Skip to content

Berkenalan dengan Organisasi Sektor Publik

By MakeItSimple

25 mnt video·id··5430 views

Ini ringkasan yang dibuat AI dari “Berkenalan dengan Organisasi Sektor Publik” — video YouTube berdurasi 25 mnt dari MakeItSimple, diunggah 10 September 2020. Transkrip lengkap dipadatkan menjadi 10 poin utama dengan tautan waktu.

Ringkasan

Video ini membahas pengenalan Organisasi Sektor Publik (OSP), mencakup definisi, tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat, perbandingan dengan organisasi komersial, ciri-ciri, sejarah perkembangan akuntansi, dan berbagai jenis OSP di Indonesia.

Poin penting

  • Organisasi Sektor Publik (OSP) adalah entitas ekonomi yang bertujuan menyediakan barang dan jasa untuk publik atau masyarakat, dengan tujuan utama menyejahterakan masyarakat dan bukan mencari keuntungan finansial. 
  • OSP harus menyediakan barang atau jasa publik seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan, serta dibutuhkan untuk rekayasa struktur sosial guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 
  • OSP dan organisasi komersial memiliki persamaan sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional, memiliki keterbatasan sumber daya, serta memiliki pola manajemen keuangan dan laporan keuangan yang serupa. 
  • Perbedaan utama antara OSP dan organisasi komersial terletak pada tujuan organisasi (kesejahteraan masyarakat vs. profit), sumber pendanaan (donasi/pajak vs. saham), dan aturan undang-undang yang mengaturnya. 
  • Ciri-ciri OSP meliputi tidak memiliki tujuan keuntungan finansial utama, dimiliki secara kolektif oleh publik, kepemilikannya tidak dalam bentuk saham yang diperjualbelikan, dan kebijakan didasarkan pada konsensus atau rapat bersama. 
  • Sejarah pencatatan keuangan sektor publik telah ada sejak zaman Mesir kuno dengan sistem pajak atau upeti, Babilonia dengan pencatatan produksi dan pendapatan melalui barter, hingga pencatatan resmi pemerintahan pertama di Genoa Italia pada abad ke-14. 
  • Di Indonesia, pencatatan akuntansi sektor publik dimulai dengan sistem kameral (cash basis) pada masa Hindia Belanda, kemudian mengalami reformasi signifikan pada tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengarah pada sistem akrual. 
  • OSP di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk utama: pemerintahan (pusat dan daerah, kementerian, lembaga tinggi negara, dinas) dan nirlaba (yang dimiliki pemerintah atau swasta). 
  • Berbagai jenis OSP diatur oleh undang-undang spesifik, seperti UU No. 23 Tahun 2014 untuk pemerintah daerah, UU No. 12 Tahun 2012 untuk pendidikan tinggi, dan UU No. 44 Tahun 2009 untuk rumah sakit. 
  • Contoh OSP nirlaba meliputi pendidikan tinggi (akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas), rumah sakit (umum, spesialis, pendidikan), yayasan (sosial, keagamaan, kemanusiaan), dan partai politik. 
Berkenalan dengan Organisasi Sektor Publik

Berkenalan dengan Organisasi Sektor Publik

Video ini membahas pengenalan Organisasi Sektor Publik (OSP), mencakup definisi, tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat, perbandingan dengan organisasi komersial, ciri-ciri, sejarah perkembangan akuntansi, dan berbagai jenis OSP di Indonesia.

Poin penting

—Organisasi Sektor Publik (OSP) adalah entitas ekonomi yang bertujuan menyediakan barang dan jasa untuk publik atau masyarakat, dengan tujuan utama menyejahterakan masyarakat dan bukan mencari keuntungan finansial.
—OSP harus menyediakan barang atau jasa publik seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan, serta dibutuhkan untuk rekayasa struktur sosial guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
—OSP dan organisasi komersial memiliki persamaan sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional, memiliki keterbatasan sumber daya, serta memiliki pola manajemen keuangan dan laporan keuangan yang serupa.
—Perbedaan utama antara OSP dan organisasi komersial terletak pada tujuan organisasi (kesejahteraan masyarakat vs. profit), sumber pendanaan (donasi/pajak vs. saham), dan aturan undang-undang yang mengaturnya.
—Ciri-ciri OSP meliputi tidak memiliki tujuan keuntungan finansial utama, dimiliki secara kolektif oleh publik, kepemilikannya tidak dalam bentuk saham yang diperjualbelikan, dan kebijakan didasarkan pada konsensus atau rapat bersama.
—Sejarah pencatatan keuangan sektor publik telah ada sejak zaman Mesir kuno dengan sistem pajak atau upeti, Babilonia dengan pencatatan produksi dan pendapatan melalui barter, hingga pencatatan resmi pemerintahan pertama di Genoa Italia pada abad ke-14.
—Di Indonesia, pencatatan akuntansi sektor publik dimulai dengan sistem kameral (cash basis) pada masa Hindia Belanda, kemudian mengalami reformasi signifikan pada tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengarah pada sistem akrual.
—OSP di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk utama: pemerintahan (pusat dan daerah, kementerian, lembaga tinggi negara, dinas) dan nirlaba (yang dimiliki pemerintah atau swasta).
—Berbagai jenis OSP diatur oleh undang-undang spesifik, seperti UU No. 23 Tahun 2014 untuk pemerintah daerah, UU No. 12 Tahun 2012 untuk pendidikan tinggi, dan UU No. 44 Tahun 2009 untuk rumah sakit.
—Contoh OSP nirlaba meliputi pendidikan tinggi (akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas), rumah sakit (umum, spesialis, pendidikan), yayasan (sosial, keagamaan, kemanusiaan), dan partai politik.
Ringkas video apa pun — gratis
Summarizer.tube
Salin semua
Tautan
Bookmark

Ringkas video YouTube apa pun, gratis

Anda baru saja membaca ringkasan video ini. Tempel tautan YouTube lain dan dapatkan poin utama dengan tautan waktu dalam hitungan detik — tanpa daftar, 5 gratis per hari.

Sumber lainnya

Ringkasan lainnya

40 mnt

Perkim 07 Perumahan Formal vs Perumahan Informal

Husna Tiara Putriid

Video ini membahas kompleksitas isu perumahan formal dan informal di Indonesia, menyoroti batasan yang bias, ragam morfologi, penyebab pertumbuhannya, serta berbagai respons kebijakan pemerintah terha

10 mnt

Sejarah Kerajaan Kutai | Sejarah SMA

kejarcitaid

Video ini mengulas sejarah Kerajaan Kutai dari awal mula sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia, masa kejayaan, transformasinya menjadi Kesultanan Islam Kutai Kertanegara ing Martapura, hingga sta

2 mnt

Kepala LAN Sambutan Penyelenggaraan Orientasi PPPK

Direktorat Pembelajaran Karakter Sosial & Kulturalid

Kepala Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufik, menyambut peserta P3K sebagai bagian dari ASN dan menekankan pentingnya profesionalisme, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta pemanfaatan m

11 mnt

Materi Sejarah Masa Perundagian / Sejaraha Indonesia

Idsejarahid

Masa perundagian adalah periode dalam sejarah manusia praaksara yang ditandai dengan pengembangan teknologi pengolahan logam, perubahan pola pertanian menjadi persawahan, munculnya sistem kemasyarakat