LIVE: Presiden Prabowo Hadiri Rakornas TPAKD Tahun 2026, Jakarta, 22 Oktober 2026

Ringkasan

Poin penting

• Acara ini adalah Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2026, yang berfokus pada percepatan akses keuangan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. 13:49
• Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNK), yang akan dipimpinnya, dengan orientasi yang bergeser dari sekadar inklusivitas keuangan menjadi kesejahteraan finansial keluarga yang komprehensif. 18:22
• Program-program TPAKD, seperti pembiayaan kredit untuk melawan rentenir (Rp 64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur) dan tabungan pelajar, telah memberikan manfaat langsung kepada jutaan orang dan mendukung potensi ekonomi daerah. 19:17
• OJK melaporkan pencapaian signifikan, dengan literasi keuangan mencapai 69% dan inklusi keuangan melebihi 93% pada tahun 2026, melampaui target RPJMN 2029. 24:25
• Pemerintah berencana untuk secara masif meningkatkan penyaluran kredit, menargetkan Rp 400 triliun kepada 28 juta keluarga (sekitar 100 juta jiwa) di tahun mendatang, dengan fokus pada petani, nelayan, UMKM, dan penduduk perkotaan berpenghasilan rendah. 41:00
• Ia mendesak para pemimpin daerah untuk memprioritaskan pendidikan dan kewaspadaan, memastikan bahwa masyarakat lokal, yang bergantung pada tanah mereka, terlindungi dari eksploitasi dan kerusakan lingkungan, khususnya dari perusahaan asing penyebab kebakaran hutan. 47:29
• Presiden Prabowo menekankan pentingnya mengendalikan dan menjaga sumber daya alam Indonesia yang melimpah, memastikan pengelolaannya demi kemakmuran terbesar rakyat dan mencabut konsesi dari perusahaan yang tidak berkinerja atau melanggar. 48:14
• Indonesia diakui sebagai ekonomi terbesar ketujuh di dunia berdasarkan paritas daya beli (PPP), menunjukkan kekuatan dan potensinya yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan yang merata. 75:48
• Ia menyerukan koreksi diri dalam filosofi ekonomi agar selaras dengan UUD 1945, memastikan kekayaan negara tidak hanya terkonsentrasi di puncak tetapi benar-benar meningkatkan daya beli riil dan kesejahteraan seluruh warga negara. 77:52
• Presiden menyoroti upaya untuk merampingkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup entitas yang tidak efisien atau merugi dan berfokus pada yang menghasilkan bagi rakyat, menunjukkan komitmen terhadap efisiensi dan manfaat publik. 80:21